Peninjauan Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan tentang Program Perkuliahan Ilmu Hukum Untuk Pengembangan Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang)

Indah, Sri Wahyu (2008) Peninjauan Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan tentang Program Perkuliahan Ilmu Hukum Untuk Pengembangan Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Peninjauan Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan tentang Program Perkuliahan Ilmu Hukum Untuk Pengembangan Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (713Kb) | Preview

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan adanya perkembangan dibidang hukum dalam program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang yakni hadirnya kebijakan baru tentang pembinaan narapidana dibidang pendidikan, dimana kebijakan tersebut sekaligus menjadi hak bagi narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengaiaran. Hadirnya kebijakan tersebut memberikan kesempatan untuk narapidana untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang dijamin dalam perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 1) Pelaksanaan program pembinaan di lapas klas I Cipinang. 2) Penerapan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan tentang program perkuliahan ilmu hukum untuk narapidana di lapas Cipinang tersebut dan yang ke 3) kendala-kendala dalam pelaksanaan perkuliahan ilmu hukum tersebut. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekat masalah secara yuridis sosiologis, dimana mengunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, dan wawancara dengan sampel yang diacak (random sampling) . Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik editing, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan masalah. Dasar dari kebijakan ini adalah kesepekatan bersama dalam bentuk Momerandum Of Understanding (MOU) antara Fakultas Hukum Universitas Bung Karno dengan lembaga pemasyarakatan Klas I Cipinang. Kebijakan ini menjadi terobosan baru dan menjadi ukuran dalam perkembangan program pembinaan yang ada di lapas-lapas Indonesia dan diharapkan akan ada hasil yang lebih baik lagi dari sebelum adanya kebijakan ini dalam upaya mencapai keberhasilan dalam membina narapidana agar nantinya, setelah bebas mantan narapidana tersebut akan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Masih banyak kendala-kendala dalam pelaksanaannya, baik dari pihak pelaksana ataupun dari pihak narapidana yang mengikuti program tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan Lapas Klas I Cipinang ini secara umum adalah faktor dari sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan perkuliahan ilmu hukum di lapas Cipinang tersebut yakni kurangnya literatur atau buku bacaan serta masalah finansial. Dengan adanya konsep pemasyarakatan dalam pembinaan yang berarti kembali kemasyarakat sebagai warga negana yang baik dan berguna, hendaknya membantu mantan narapidana dapat diterima dalam lingkungan masyarakat dan ikut serta membangun bangsa dan negara. Jika dikaitkan dengan tujuan pembinaan, sampai saat ini tujuan tersebut belum seperti yang diharapkan sepenuhnya.

Actions (login required)

View Item