Pelaksanaan Kebijakan Diskresi Oleh Penyidik Polri Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Dikaitkan Dengan Kode Etik Kepolisian (Studi Pada Poltabes Padang)

Sulistio, Gemilang (2008) Pelaksanaan Kebijakan Diskresi Oleh Penyidik Polri Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Dikaitkan Dengan Kode Etik Kepolisian (Studi Pada Poltabes Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Pelaksanaan Kebijakan Diskresi Oleh Penyidik Polri Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Dikaitkan Dengan Kode Etik Kepolisian (Studi Pada Poltabes Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (451Kb) | Preview

Abstract

Dari sidang ICPO (International Criminal Police Organization) ke-66 di India, Indonesia termasuk negara dalam daftar tertinggi menjadi sasaran peredaran narkotika, namun pada saat sekarang ini Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran sudah meningkat menjadi salah satu negara produsen narkotika. Melihat kenyataan tersebut mendorong pemerintah untuk rnembenuk suatu peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan narkotika, namun perundang-undangan tersebut tidak cukup mampu untuk memberantas penyalahgunaan narkotika harus ada suatu institusi yang menjalankannya salah satunya adalah institusi kepolisian dengan melaksanakan asas diskresi yang dimiliki. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana bentuk pelaksanaan kebijakan diskresi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, bagaimana bentuk pengawasan pelaksanaan asas diskresi dikaitkan dengan kode etik kepolisian dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asas diskresi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah dengan melihat norna-norma hukum kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan. Dari penel.itian ini disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan asas diskresi ini ada diskresi yang berdasarkan tindakan hukum, yaitu diskresi yang dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan dan diskresi yang disalahgunakan yang bermotif koruptif. Adapun pengawasan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan diskresi ini adalah dengan adanya instrumen kode etik kepolisian yang berada dalam tubuh kepolisian, penjatuhan sanksi terhadap penyidik yang menyalahgunakan wewenang dilakukan oleh atasan yang berhak menghukum atas pertimbangan dari Propam P3D. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asas diskresi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya pemahaman dan pengalaman penyidik polri tentang arti diskresi, tidak adanya pandangan yang sama antar penyidik tentang diskresi ini, dan belum adanya peraturan yang yang menjelaskan diskresi ini Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah Penyidik polri harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam pelaksanaan diskesi ini, memiliki pandangan yang sama tentang pelaksanaan diskresi dan juga penyidik polri harus merniliki iktikad baik untuk memberantas penyalahgunaan narkotika dan perlu diadakan revisi terhadap tentang undang-undang kepolisian yang mengatur diskresi ini.

Actions (login required)

View Item