IMPLEMENTASI KETENTUAN TRIP's TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA

Azmi, M Rizki (2008) IMPLEMENTASI KETENTUAN TRIP's TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (IMPLEMENTASI KETENTUAN TRIP's TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (696Kb) | Preview

Abstract

Pada tanggal 15 April 1994 pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil perundingan perdagangan multilateral putaran uruguay dan meratifikasi persetujuan pembentukan WTO dengan Undang-undang No.7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994.Sebagai anggota WTO, lndonesia harus mematuhi ketentuan yang ada didalam WTO. Salah sahrnya ketentuan TRIP's yang lahir sebagai salah satu hasil dari negosiasi Putaran petjanjian Umum di uruguay.

Actions (login required)

View Item