PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 DAN PELAKSANAANNYA DI KOTA PADANG

Tartusi, Imam Rellygius (2008) PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 DAN PELAKSANAANNYA DI KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 DAN PELAKSANAANNYA DI KOTA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (490Kb) | Preview

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah- daerah tersebut mempunyai pemerintahan yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sandiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Actions (login required)

View Item