KERJASAMA PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (studi di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar Provinsi Riau)

Hidayatullah, Hidayatullah (2009) KERJASAMA PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (studi di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar Provinsi Riau). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (KERJASAMA PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (studi di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar Provinsi Riau)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (481Kb) | Preview

Abstract

Selama berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa yang menyeragamkan semua unit pemerintahan terendah dengan nama desa. Undang-Undang ini telah menempatkan Kepala Desa sebagai penguasa dalam pemerintahan' desa meskipun di desa juga dibentuk Lembaga Musyawarah Desa (LMD) tetapi lembaga ini hanya sebagai formalitas saja, karena ketua LMD langsung dijabat oleh Kepala Desa sehingga kekuasaan pada desa bertumpuk pada Kepala Desa. Terjadinya perubahan di tingkat kelembagaan pasti berdampak pada perubahan dalam tugas dan fungsi organisasi.

Actions (login required)

View Item