Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PPU_VI/2008 Tentang Suara Terbanyak Terhadap Jumlah Keterwakilan Perempuan (Studi Kasus Calon Anggota Legislatif Perempuan yang Kalah Jumlah Suara pada Pemilu 2009 di Kota Payakumbuh)

Katsir, Fadhilah (2008) Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PPU_VI/2008 Tentang Suara Terbanyak Terhadap Jumlah Keterwakilan Perempuan (Studi Kasus Calon Anggota Legislatif Perempuan yang Kalah Jumlah Suara pada Pemilu 2009 di Kota Payakumbuh). Other thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Preview

PDF (Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PPU_VI/2008 Tentang Suara Terbanyak Terhadap Jumlah Keterwakilan Perempuan (Studi Kasus Calon Anggota Legislatif Perempuan yang Kalah Jumlah Suara pada Pemilu 2009 di Kota Payakumbuh)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (706Kb) | Preview

Abstract

Dengan mengglobalnya tuntutan terhadap keterwakilan perempuan, maka diberlakukanlah kuota 30 % untuk perempuan dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008. Harapan perempuan meningkat dengan adanya ketentuan tersebut. Karena dari 3 orang caleg harus ada satu orang perempuan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah perempuan di legislatif. Namun, hal tersebut terbentur dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 22- 24/PUU_VI/2008 Tentang Suara Terbanyak yang artinya membatalkan pasal 214 UU Pemilu No. 10 Tahun 2008. Sehingga disinyalir harapan peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif semakin tipis. Masalah penelitian ini bagaimana dampak putusan MK Nomor 22-24/PUU_VI/2008 tentang suara terbanyak terhadap jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Payakumbuh pada Pemilu 2009? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik studi kasus dan kajian teoritis mengenai analisis kebijakan, keterwakilan perempuan dan affirmative action. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak putusan MK tentang suara terbanyak tidak berdampak negatif terhadap keterwakilan perempuan, karena: pertama, sikap partai terhadap ketentuan kuota 30 % perempuan masih tetap diterapkan, terlihat dari DCT (Daftar Calon Tetap), yang menerapkan zipper system. Kedua, persepsi caleg perempuan yang menang dan yang kalah perolehan suara tidak terpengaruh oleh putusan MK. Karena dengan suara terbanyak, perolehan suara caleg tidak diakumulasikan ke caleg nomor urut satu, tetapi dimiliki untuk dirinya sendiri. Ketiga, dilihat dari jumlah perolehan suara caleg perempuan yang kalah per masing-masing daerah pemilihan, ternyata keterwakiian perempuan tidak terpengaruh oleh putusan MK, karena perolehan suara mereka tidak mencukupi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), baik jika dihitung dengan sistem suara terbanyak, maupun dengan sistem nomor urut.

Actions (login required)

View Item