PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS PEMANFAATAN HASIL HUTAN DI LAHAN HUTAN HAK (HUTAN RAKYAT) BERKENAAN DENGAN PENEBANGAN LIAR DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

Mahdi, Febru (2008) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS PEMANFAATAN HASIL HUTAN DI LAHAN HUTAN HAK (HUTAN RAKYAT) BERKENAAN DENGAN PENEBANGAN LIAR DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI. Other thesis, Paca Sarjana.

Preview

PDF (PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS PEMANFAATAN HASIL HUTAN DI LAHAN HUTAN HAK (HUTAN RAKYAT) BERKENAAN DENGAN PENEBANGAN LIAR DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI. ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (355Kb) | Preview

Abstract

Hutan sebagai sumberdaya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti dimandatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dasar hukum pemanfaatan hutan tersebut bertumpu pada makna Pasal 33 ayat 3 yang ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bermaksud menerapkan tujuan tersebut melalui pendekatan pola pengelolaan yang bersifat menyeluruh dalam manajemen hutan dan ekosistemnya, juga aspek sosial budiya maupun ekonomi dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat atas pemanfaatan hasil hutan di lahan hutan hak (hutan rakyat) berkenaan dengan penebangan liar, upaya pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan, serta dasar hukum menetapkan masy ankat yang melakukan penebangan dan pemanfaatan hasil hutan berupa kiyu di lahan hutan hak dikatakan sebagai tindak pidana penebangan liar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis/penelitian hukum empiris atau lebih dikenal dengan sosio legal research/ nondoiriial, yaitu suatu penelitian pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada, kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan. Masalah tindak pidana penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat dalam kawasan hutan hak di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditauggulangi, karena terjadinya kasus tindak pidana penebangan kayu secara ilegal tersebut disebabkan karena kurang jelasnya aturan hukum yang mengatur tentang prosedur pemanfaatan hasil hutan dikawasan hutan hak, serta kekurangannya sosialisasi dari pemerintah mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah kehutanaan.

Actions (login required)

View Item