PENYELESAIAN PERKARA TUN YANG BERISI KEWAJIBAN MEMBAYAR GANTI RUGI DI PTUN PADANG.

Syafaat, Syafaat (2008) PENYELESAIAN PERKARA TUN YANG BERISI KEWAJIBAN MEMBAYAR GANTI RUGI DI PTUN PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PENYELESAIAN PERKARA TUN YANG BERISI KEWAJIBAN MEMBAYAR GANTI RUGI DI PTUN PADANG.) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (366Kb) | Preview

Abstract

Negara RI sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata keridupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan serasi, seimbang serta selaras antara aparatur dibidang tata usaha negara dengan warga masyarakat. Dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan serta memutuskan sengketa khususnya dalam hubungan antara badan atau pejabat TUN dengan warga masyarakat demi menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Dalam hal penggugat mengajukan tuntutan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, disamping mengajukan tuntutan pokok yang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah (Pasal 53 ), kepada punggugat juga diberikan hak untuk mengajukan tuntutan tambahan berupa tuntutan meminta ganti rugi atau tuntutan ganti rugi yang disertai dengan rehabilitasi kasus dalam sengketa kepegawaian {Pasal 97 ayat 10 dan 11 UU No 5/86). Dari penelitian vang telah penulis lakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan meneliti berkas perkata yang masuk dari tahun 1996- 1998 ditemukan hanya sebanyak tiga perkara yang pada petitumnya menuntut tuntutan ganti rugi dari ketiga perkara tersebut yang sampai diadili dan mempunyai kekuatan hukum tetap hanya satu perkara, namun tuntutan ganti rugi yang diminta pun dinyatakan ditolak oleh majelis hakim ( tidak dikabulkan), dalam perkara ini pihak tergugat telah dikalahkan dengan diperintahkan untuk mencabut keputusan TUN yang telah dikeluarkan, menerbitkan keputusan TUN yang baru serta membebankan biaya perkara kepada para tergugat secara tanggung rentang, hanya perkara inilah yang memungkinkan untuk penulis analisa lebih lanjut, baik analisa terhadap posita, petitum, manurun terhadap putusan dari majelis hakim,d�ngan kenyataan tersebut berarti dari beberapa perkara yang masuk ke PTUN Padang yang disertai tuntutan ganti rugi sampai saat ini belum ada yang dikabulkan oleh pengadilan, namun penyelesaian perkara TUN yang berisi kewajiban membayar ganti rugi di PTUN Padang telah terlaksana Jadi dapat disimpuikan bahwa sejak berdirinya PTUN Padang sampai saat ini belum ada tuntutan ganti rugi yang dikabulkan, tetapi penyelesaian perkara TLuN yang berisi kewajiban membayar ganti rugi di PTUN Padang secara prosedur telah terlaksana dengan baik, mudah-mudahan seiring dengan semakin meningkahrya tingkat kesadaran hukum masyarakat di masa yang akan datang tuntutan ganti rugi ini ada yang dikabulkan.

Actions (login required)

View Item