PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI.

sianturi , Fan Hamel (2008) PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI. ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (291Kb) | Preview

Abstract

Hakum dapat menjatuhkan putusan pidana bersvarat yang berpijak kepada pidana penjara kurang satu tahun. maupun kekurangan dan tidak termasuk kekurangan pengganti denda. Dalam hal putusan itu hakim memerintahkan hukuman itu tidak dijalankan dengan syarat syarat yang telah ditentukan, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain. Selanjutnya hakim menyerahkan pengawasan kepada kejaksaan sebagai pengawas yuridis dan pengawasan administratif kepada Balai Pemasyarakalan padang pada pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan, pelaksanaanya dimulai sehari setelah putusan hakim dengan memperhatikan keadaan sosiai ekonomi terpidana. pengawasan dilakukan agar terpidana tidak lagi melakukan tindak pidana atau mengulangi perbuatannya lagi. Dalam penulisai ini penulis menggunakan metoda pendekatan yuridis empiris dan penelitian bersifat deskriptif. Pada awal masa percobaan yang telah ditentukan oleh hakim. Kejaksaan sebagai pengawas secara yuridis sebagai langkah awal yang dilakukan jaksa Pengawas adalah mengidentifikasi ulang supaya jelas dan meminta bantuan Ketua RT dan warga setempat untuk ikut mengawasi mulai dari awal pengawasan sampai pengawasan berakhir, kemudian pengawasan administratif yang berada di bawah Balai Pemasyarakatan yang mana dalam ha1 ini berada di padang. Karena sosial 'ekonomi yang tidak memungkinkan maka Jarang sekali tembusan keputusan pidana bersyarat tidak dikirim ke balai Pemasyarakatan karena kejaksaan Negeri Bukittinggi menganggap telah efektif pengawasan terhadap terpidana bersyarat sementara Balai Pemasyarakatan Padang mengatakan pihaknya hanya memberikan bantuan dalam bentuk bimbingan jika diperlukan dan tidak adanya undang-undang secara khusus tentang sangsi administrasi terhadap kajaksaan yang tidak mengirimkan tembusan putusan pidana bersyarat.

Actions (login required)

View Item