SENGKETA PERIZINAN DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG.

PUTRI. , RAMADANI (2008) SENGKETA PERIZINAN DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (SENGKETA PERIZINAN DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG. ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (264Kb) | Preview

Abstract

pengudilan tata usaha negara sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bertugas untuk memeriksa, menutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Dalam sengkera Tata Usaha Negara dikenal pula sengketa perizinan yang Juga merupakan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa mengenai hak dan kewajiban individu. Sengketa perizinan yang timbul di dalam penyelenggaraan pemerintahan akan ikut mempengaruhi kelancaran pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ketentuan mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan hal-hal mengenai perizinan diatur dengan peraturan perundang-undangannya tersendiri tentang masing-masing jenis izin itu, salah satunya seperti izin tentang mendirikan suatu tempat usaha yang diatur dengan undang-undang gangguan (HO) Hinder Ordonantie (Staablad 1926 No.226). Dalam membicarakan sekitar perizinan selain mengucu kepada Undung-Undang peradilan tata UsaHa Negara juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan lain yang mengacu tentang perizinan.

Actions (login required)

View Item