PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DI DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

RINALDO., RINALDO. (2008) PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DI DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DI DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (354Kb) | Preview

Abstract

Salah satu sektor penting yang sedang giat dilaksanakan oleh pemerintah dewasa ini melalui program Pembangunan Nasional lima tahun adalah pembangunan perumahan. Masalah ini merupakan salah satu dari kebutuhan pokok masyarakat yang paling esensial. Dalam mendirikan suatu bangunan, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha ataupun untuk keperluan lainnya haruslah memperhatikan segi-segi ketertiban dan keindahan kota. Bertalian dengan masalah mendirikan bangunan ini dituntut peranan Pemerintah Daerah untuk lebih aktif dalam mengelola pembangunan ini dan diperlukan ketegasan dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendaliannya. Pembangunan harus dikendalikan dengan tegas oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan-peraturan Daerah yang bersangkutan. Salah satu pengendalian pembangunan ini adalah dengan adanya jalur perizinan yang harus dilewati oleh pihak yang akan mendirikan bangunan. IzIn Mendirikan Bangdnan pentign bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan dan pengendalian pembangunan perkotaan, dan izin tersebut juga sangat penting bagi pemilik bangunan itu sendiri, agar pembangunan yang dilakukannya mempunyai pengesahan dari pemerintah dan pelaksanaannya akan mempunyai kekuatan hukum. Izin Mendirikan Bangunan di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diberikan oleh aparat yang berwenang yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum , atas nama Bupati Kepala Daerah Kabupaten. Yang menjadi permasalahan bagi penulis adalah tentang bagaimanakah pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan tersebut di Kabupaten Lima. Puluh Kota, yaitu bagaimana prosedur pengurusannya. Dalam hal izin ini dalam pelaksanakannya akan ditemui berbagai pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi terhadap pelanggaranya. Maka yang menjadi masalah apakah sanksi yang dapat diberikan dan bagaimana penerapannya di dalam masyarakat. Kemudian masalah apa yang timbul di Kabupaten Lima Puluh Kota sehubungan dengan izin ini.

Actions (login required)

View Item