ASPEK HUKUM PELAKSANAAN WESEL POS ELEKTRONIK (WESTRON) DI KOTA PADANG STUDI KASUS DI KANTOR POS KLAS IIA PADANG.

Mesra, Atmi (2008) ASPEK HUKUM PELAKSANAAN WESEL POS ELEKTRONIK (WESTRON) DI KOTA PADANG STUDI KASUS DI KANTOR POS KLAS IIA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (ASPEK HUKUM PELAKSANAAN WESEL POS ELEKTRONIK (WESTRON) DI KOTA PADANG STUDI KASUS DI KANTOR POS KLAS IIA PADANG. ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (349Kb) | Preview

Abstract

PT. Pos Indonesia sebagai badan hukum (persero) yang melayani masyarakat dalam bidang pengiriman uang, surat, barang dan keagenan, dalam perkembangannya selalu mengadakan peningkatan terhadap mutu pelayanannya tepada masyarakat. Dan salah satu bentuk pelayanan dari PT. Pos Indonesia daiam bidang pengiriman uang adalah Wesel Pos, sebagai salah satu surat berharga yang bersifat khusus, yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang- undang hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan diatur secara khusus yaitu dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 1984 tentang Pos. Seiring dengan kemajuan IPTEK maka diadakan peningkatan layanan dibidang Wesel Pos dengan menambah layanan khusus seperti Wesel Pos Elektronik (Westron), yaitu suatu layanan pengiriman uang dengan menggunakan transmisi elektronik dangan memanfaatkan jaringan Wasantara-nst, yang diperkenalkan sejak tanggal 20 Juni 1995. Westron berada dalam ruang lingkup SKWPDN (Sistim Komputerisasi Wesel Pos Dalam Negeri), kemudian disempurnakan dengan keluarnya SE DIROP No. 141/WES/DIROP/1998 tentang SIMWESPOS (Sistim Manajemen Wesel Pos Dalam Negeri), dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 1998, disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya (Juklak dan Teknis). Dengan demikian Surat Edaran tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan westron. Berkaitan- dengan Westron ini, penulis mengemukakan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana prosedur penerbitan Westron dalam prakteknya dan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Bagaimana pula tanggrlng jawab PT. Pos Indonesia sehubungan dengan penerbitan Westron dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab tersebut, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi sehubungan dengan penerbitan Westron.

Actions (login required)

View Item