EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Hilda, Hilda (2008) EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (358Kb) | Preview

Abstract

Implementasi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka dibentuk suatu badan atau lembaga yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang bertujuan untuk membatasi timbulnya persaingan tidak sehat. KPPU adalah lembaga yang indipenden dan lembaga kuasi yudisial terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut, dan bertujuan untuk melakukan penegakan hukum dalam persaingan usaha. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha; bagaimana eksistensi KPPU dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha di Indonesia; bagaimana kekuatan hukum putusan KPPU dan penyelesaian sengketa persaingan usaha di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data sekunder dan primer. Data primer dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan menggunakan 'metode wawancara. Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Kewenangan KPPU dalam praktik dilakukan sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 walaupun dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala, seperti belum adanya kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait, yaitu kepolisian untuk melakukan penyidikan sebagai tindak lanjut dari proses pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Peraturan pelaksanaan proses penyelesaian sengketa persaingan usaha diatur dengan Surat Keputusan Nomor S/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dari analisis terhadap data dapat disimpulkan bahwa eksistensi dan kekuatan hukum putusan KPPU dapat dilihat dalam penyelesaian kasus persekongkolan tender saham dan obligasi konversi PT. Indomobil Sukses Internasional. Proses penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak sehat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan upaya hukum terhadap permohonan keberatan atas putusan KPPU dalam kasus tersebut dan dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara perdata.

Actions (login required)

View Item