Keterwakilan Politik Perempuan Di DPRD Kota Padang Periode 2009- 2014 Pasca Pembatalnn Penetapan Calon Terpilih Berdasarkan Nomor Urut dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008

SUSILAWATI, YUNI (2009) Keterwakilan Politik Perempuan Di DPRD Kota Padang Periode 2009- 2014 Pasca Pembatalnn Penetapan Calon Terpilih Berdasarkan Nomor Urut dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008. Other thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Preview

PDF (Keterwakilan Politik Perempuan Di DPRD Kota Padang Periode 2009- 2014 Pasca Pembatalnn Penetapan Calon Terpilih Berdasarkan Nomor Urut dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (632Kb) | Preview

Abstract

Demi mewujudkan adanya keterwakilan politik perempuan, maka dikeluarkanlah serangkaian kebijakan affrrmatif. Kebijakan affirmatif terwujud dalam sistem pemilu proposional terbuka yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam pasal 53, 55 dan 214. Namun seiring dibatalkannya pasal 214 UU pemilu, maka peluang affirmative action keterwakilan politik peempuan menjadi diminimalisir. Peneliti sampai kepada permasalahan, yakni bagaimana konsistensi partai politik pemenang pemilu legislatif daerah Kota Padang 2009 dalam menindaklanjuti Affirmative Action tentang keterwakilan politik perempuan dan bagaimana keterwakilan politik perempuan dari partai politik pemenang pemilu legislatif daerah di DPRD Kota Padang periode 2AA9-2014 pasca pembatalan pasal 214 UU pemilu Nomor 10 Tahun 2008.

Actions (login required)

View Item