Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Proses Tuntutan Pembentukan Kabupaten Mandau di Propinsi Riau

Lukman, Romi (2009) Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Proses Tuntutan Pembentukan Kabupaten Mandau di Propinsi Riau. Other thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Preview

PDF (Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Proses Tuntutan Pembentukan Kabupaten Mandau di Propinsi Riau) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (573Kb) | Preview

Abstract

Otonomi daerah telah memberikan peluang bagi daerah yang telah mampu dari segala aspek baik potensi daerah, sumber daya manusia, luas wilayah, administrasi dan lainnya dapat memekarkan daerahnya menjadi lebih dari satu daerah yang diatur pada pasal 4 ayat 4 UU 32 Tahun 2004. Secara terperinci pemekaran daerah diatur dalam PP RI No. 129 Tahun 2000 dan kemudian direvisi menjadi PP zu No. 78 Tahun 2007. Daerah Kecamatan Mandau yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau adalah salah satu daerah yang menuntut pemekaran wilayah untuk menjadi sebuah kabupaten. Sampai saat ini tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Mandau yang tergabung dalam DPMKM dan KP2KM terus memperjuangkan pemekaran Mandau. Dan dalam proses tuntutan ini dibututrkan partisipasi politik dari masyarakat Mandau agar tujuan masyarakat Mandau tercapai. Penelitian ini mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat dalam proses tuntutan pembentukan Kabupaten Mandau. Masyarakat Mandau melakukan perjuangan diakomodasi oleh DPMKM dan KP2KM. Dalam menganalisa data temuan, peneliti menggunakan aspek. kajian keikutsertaan masyarakat dalam teori gerakan sosial Lofland, keikutsertaan ini adalah partisipasi politik masyarakat dan dasar konseptual bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Gabriel A. Almond.

Actions (login required)

View Item