ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PROSES PEMBORONGAN BANGUNAN DI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT TAHUN 2006/2007

Bermawi, Elfinur (2008) ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PROSES PEMBORONGAN BANGUNAN DI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT TAHUN 2006/2007. Masters thesis, Program Pascasarjana.

Preview

PDF (ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PROSES PEMBORONGAN BANGUNAN DI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT TAHUN 2006/2007) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (767Kb) | Preview

Abstract

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah salah satu kegiatan yang menyangkut pengelolaan keuangan Negara. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu agenda penting yang harus ditanggapi secara obyektif oleh setiap komponen yang terlibat didalamnya. Agar pelaksanaan kegiatan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka pengelolaan kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian berbagai kegiatan dan sumber daya manusia mutlak diperlukan melalui system manajemen yang baik. Dalam kaitan manajemen keuangan, maka terdapat empat hal pokok yang perlu perhatian khusus, yaitu aspek administrasi, teknis, keuangan dan legal. Cara untuk memilih penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang akan diadakan disebut metode pengadaan barang/jasa. Dalam pengadaan jasa pemborongan objeknya nyata, baik kualitas maupun kuantitasnya, bisa diukur, sehingga harganya bisa dikalkulasi/dihitung. Dengan demikian dalam pengadaan jasa pemborongan yang dipersaingkan itu adalah penawaran harganya. Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode lelang (pelelangan umum dan pelelangan terbatas), pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Metode lelang adalah paling tepat digunakan dalam pengadaan barang/jasa. Namun demikian untuk hal yang sifatnya spesifik, metode pemilihan langsung atau penunjukan langsung dapat dilakukan. Metode pelelangan umum adalah metode yang paling banyak digunakan kalau nilai pemborongannya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan metode ini akan dapat menjaring calon penyedia jasa pemborongan sebanyak-banyaknya karena harus diumumkan secara luas dan terbuka, sehingga akan terjadi persaingan yang luas diantara calon penyedia jasa pemborongan. Dalam pengadaan jasa pemborongan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, metode tersebut sudah diterapkan, namun hasil pekerjaannya belum optimal. Ada sebagian pekerjaan yang sudah selesai dan sudah dilakukan serah terima pekerjaan rusak, bahkan salah satu kegiatan yaitu pembangunan gedung dua lantai tahun 2006 gagal diselesaikan oleh pemborong. Permasalah yang dikemukakan adalah apakah proses pengadaan jasa pemborongan bangunan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sudah sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan apa saja kendala-kendala dalam proses pengadaan jasa pemborongan bangunan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat? Penelitian dilakukan dengan tipe penelitian yuridis sosiologis dan lokasi penelitian adalah di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, sedangkan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan jasa pemborongan belum sepenuhnya sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003. Kendala- kendala yang dihadapi adalah : ada pos tertentu yang seharusnya didukung oleh dana tapi tidak tersedia anggarannya; Masih rendahnya kualitas staf untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa terutama dalam memahami aturan main mengenai pengadaan barang/jasa sehingga belum sepenuhnya berpedoman pada peraturan yang berlaku. Selain itu masih adannya usaha-usaha untuk melakukan persekongkolan tender oleh para penyedia barag/jasa sehingga menganggu jalannya proses tender.

Actions (login required)

View Item