KOORDINASI ANTARA KEJAKSAAN RI DAN KEPOLISIAN RI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG)

Indah, Mella Rosaria (2008) KOORDINASI ANTARA KEJAKSAAN RI DAN KEPOLISIAN RI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (KOORDINASI ANTARA KEJAKSAAN RI DAN KEPOLISIAN RI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (804Kb) | Preview

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar di prioritaskan. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi di prioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan dan pemberantasannya. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) bagaimana pelaksanaan koordinasi antara Jaksa dan Polri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, (2) kendala apa yang dihadapi oleh Jaksa dan Polri dalam melakukan hubungan koordinasi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian sosiologis artinya dengan menggunakan pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat pada aspek hukum yang berlaku dari menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dilapangan. Data yang diolah melalui port editing dianalisis secara kualitatif. Hal ini disebabkan karena data yang diperoleh hanya berbentuk uaraian kalimat baik berupa bahan-bahan hukum maupun berupa data primer yang telah dicatat ke dalam buku yang telah disediakan dan telah dilakukan pengolahan. Sedangkan hasil penelitian ini adalah (1) pelaksanaan koordinasi antara Jaksa dan Polri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan dalam hal penerimaan dan pemeriksaan berkas perkara penyidikan oleh Jaksa dari penyidik ataupun dari penyidik pembantu, (2) kendala yang dihadapi oleh Jaksa dan Polri dalam melakukan hubungan koordinasi tersebut adalah terjadinya proses bolak balik berkas perkara jari Jaksa kepada Polri yang tidak ada batasannya karena pasal dalam KUHAP tidak mengatur berupa kali berkas perkara tersebut harus dikembalikan kepada polri dari Jaksa jika Jaksa merasa berkas perkara tersebut belum lengkap. Selain itu proses bolak balik berkas perkara tersebut terjadi karena perbedaan penafsiran oleh Jaksa dan Polri. Masing-masing instansi memiliki buku panduan tentang hukum yang berbeda-beda. Akhirnya, disarankan kepada pembentuk undang- undang untuk membuat suatu aturan yang secara tegas mengatur tentang koordinasi antara Jaksa dan Polri. Terutama dalam hal berapa kali Jaksa boleh mengembalikan berkas acara kepada Polri serta perlunya pelatihan tentang hukum untuk persamaan persepsi antara Jaksa dan Polri agar tidak ada yang merasa instansi merekalah yang paling benar dalam melakukan tugasnya sebagai aparat negara.

Actions (login required)

View Item