Pendelegasian Kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kepada Kecamatan (Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Camat di Kabupaten Kerinci)

Miranda, Eska (2008) Pendelegasian Kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kepada Kecamatan (Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Camat di Kabupaten Kerinci). Other thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Preview

PDF (Pendelegasian Kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kepada Kecamatan (Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Camat di Kabupaten Kerinci)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (704Kb) | Preview

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah perubahan kedudukan Camat dari Kepala Wilayah menjadi perangkat daerah. Selain itu, berdasarkan UU No. 22/ 1999 Camat memiliki kewenangan apabila ia telah menerima pelimpahan kewenangan dari Bupati/ Walikota termasuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan umum.Camat tidak memiliki kewenangan apapun kecuali jika ada kebijakan tentang pendelegasian kewenangan. Tetapi, pada UU No. 32/ 2004, tanpa menunggu pelimpahan kewenangan dari Bupati Camat telah memiliki kewenangan atributif untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan umum. Di Kabupaten Kerinci, belum ada pendelegasian kewenangan dari Bupati. Camat pada saat ini hanya berpedoman pada SK Bupati No. 399i iOo+ tentang Tupoksi Kecamatan dan Kelurahan yang masih merujuk pada UU No. 22/1999. Hal ini yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Bagaimana Camat melaksanakan kewenangan delegatif dan atributifnya sesuai tuntutan UU No. 321 Z0A4 sementara Tupoksinya masih berpedoman pada UU Na.22/ 1999?

Actions (login required)

View Item