TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PERLINDLTNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LANGKA DI TINGKAT INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Nengsih, Sri Surya (2008) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PERLINDLTNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LANGKA DI TINGKAT INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PERLINDLTNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LANGKA DI TINGKAT INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (336Kb) | Preview

Abstract

Perlindungan tumbuhan dan satwa langka memerlukan pengaturan yang bersifat nasional dan internasional. Salah satu penyebab punahnya tumbuhan dan satwa adalah perdagangan. Pengaruh yang ditimbulkan dan perdagangan ini yaitu terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang mengakibatkan rusaknya habitat dan punahnya spesies tertentu. Upaya pengaturan perdagangan ini di tingkat internasional dibuatlah konvensi yang mengatur tentang perdagangan tumbuhan dan satwa langka yaitu CITES (Canvention an International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978. Permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini yaitu bagaimanakah pengaturan perlindungan tumbuhan dan satwa langka dalam hukum lingkungan internasional dan rtasional. Selanjutnya mengenai efektifitas peraturan perundang-undangan nasional dalam melindungi tumbuhan dan satwa dari kerusakan dan kepunahan. Terakhir yaitu masalah-masalah yang dihadapi Indonesia datram perlindungan tumbuhan dan satwa langka tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian kepustakaan (library research) dengan melakukan pendlitian ke beberapa pustaka dan perpustakaan instansi terkait. Konvensi internasional yang mengatur secara khusus tentang tumbuhan dan satwa langka adalah CITES. Konvensi lainnyayang hanya bersifat hukum lunal{soft law seperti, Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992 dan konvensi tentang keanekaragammr hayati (Convention on Biological Diversity) yang bertujuan menjamin adanya tindakan internasional untuk mencegah pengrusakan keanekaragaman hayatr, habitat dan ekosistem. Di Indonesia peraturan tersebut adalah UU No.5i1990, UU No. 2311997, Keppres No 4311978 serta beberapa peraturan pelaksana lainnya. Indonesia peduli terhadap bahaya kepunahan turnbuhan dan satwa langka dimasa datang. Kepedulian ini akan lebih ditingkatkan lagi dengan memperkuat penerapan hukum yang saat ini masih lemah, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan kurangnya kerjasama antara lembaga-lembaga swadaya masyarakat dengan pemerintah merupakan masalah yang dihadapi Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus lebih serius dalam hal ini dengan penerapan hukum yang lebih efektil meningkatkan koordinasi antar instansi dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan lemb aga-lemb aga swadaya masyarakat.

Actions (login required)

View Item