PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

Malahayati, Malahayati (2008) PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (335Kb) | Preview

Abstract

Pegawai Negeri merupakan bagian dari otonomi yang bertanggungjawab yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan secara adil dan merata berdasarkan kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan UUD 1945. Untuk menjamin terselenggaranya hal tersebut maka pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu kesatuan penyslstggaraan manajemen Pegawai Negeri secara nasionai. Kegiatan pengisian formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing - masing organisasi pemerintahan daerah setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur. Tahap - tahap kegiatan pengisian formasi yang lowong terdapat dalam PP Nomor 98 Tahun 2000 yang diubah dengan PP Nomor 1 1 Tahun 2002 Tentang Pengadaan PNS dan petunjuk pelaksana teknisnya dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 yang merumusKan bahwa tahap -tahap kegiatan pengisian formasi yang lowong I pengadaan PNS adalah tahap perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS dan pengangkatan menjadi PNS Dalam penelitian pada tempat yang terkait dengan pelaksanaan pengangkatan PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Padang, yakni Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang, penulis mencoba mencari jawaban dari permasalahan yang dikemukakan, yaitu mengenai pelaksanaan prosedur penerimaan CPNSD di lingkungan Pemerintahan Kota Padang, pelaksanaan prosedur pengangkatan PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Padang, dan hambatan dalam pelaksanaan prosedur pengangkatan PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Padang serta cara penyelesaiannya. Untuk menjawab perrnasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan prosedur pengangkatan Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Padang sudah sesuai dengan PP Nomor I I Tahun 2002 walaupun masih ada sedikit hambatan yang tidak bersifat essensial antara lain hambatan intern dan ekstern.

Actions (login required)

View Item