PERANAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KOTA PADANG DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG

Muhammad, Sandi (2008) PERANAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KOTA PADANG DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERANAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KOTA PADANG DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (573Kb) | Preview

Abstract

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang mutlak di perlukan. karena sesuai dengan fungsi manajemen fungsi controll (pengawasan) merupakan hal yang menjamin dari fungsi terlaksananya Planning (perencanaan) Organizing (pengorganisasian) dan actuiting (pelaksanaan). Badan Pengawasan Daerah Kota Padang dalam hal ini merupakan unsur penunjang pemerintahan kota yang dipimpin oleh kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretariat daerah, yang mengawasi satuan-satuan kerja di Kota Padang agar pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien, ekonomis dan efektif. Oleh karena itu sesuai judul skripsi maka akan diangkat permasalahan yaitu Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota Padang dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang. Bagaimana proses tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kota Padang dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Padang, Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan peranan Badan Pengawasan Daerah Kota Padang. Untuk membahas mengenai hal tersebut maka digunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan semi terstruktur dan terstruktur serta melalui studi dokumen yang kemudian diolah dengan proses editing dan tabulasi yang dilakukan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Peranan Badan Pengawasan Daerah adalah melakukan Pengawasan yang dibagi menjadi dua yaitu pengawasan berdasarkan PKPT dan pengawasan Non PKPT, yang berupa Pemeriksaan Kasus Khusus dan Serah Terima Jabatan. Setelah melakukan pemeriksaan akan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan rangkuman dari seluruh hasil pemeriksaan yang telah dilakukan yang berisi informasi tentang temuan. kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat oleh masing-masing Tim pemeriksa dan disampaikan kepada walikota Padang serta tembusannya kepada Badan Pengawasan Daerah Propinsi dan pihak-pihak lain yang memerlukan laporan tersebut. Untuk meningkatkan kualitas personil yang ada pada Badan Pengawasan Daerah Kota Padang dilakukan dengan memberikan diklat diklat di bidang pengawasan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa aparat pengawas pada Badan Pengawasan Daerah Kota Padang kurang menguasai dari hal-hal yang bersifat praktis yang ada pada satuan kerja, diharapkan juga pada satuan kerja yang diperiksa, pengawasan merupakan suatu kebutuhan bagi satuan kerjanya untuk meningkatkan kinerjanya.

Actions (login required)

View Item