Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh DPRD Kota Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pariaman Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Roni, Mofri (2008) Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh DPRD Kota Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pariaman Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh DPRD Kota Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pariaman Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (537Kb) | Preview

Abstract

Proses perubahan ketatanegaraan di Indonesia seiring dengan pergantian rezim Orde Baru ke arah reformasi merupakan tindak lanjut dari berbagai keinginan dan kehendak rakyat untuk melaksanakan sebuah model pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, agar dapat mewujudkan ketentraman dan perlindungan di segala bidang. Dalam perjalanannya, prinsip pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia pun turut mengalami berbagai pasang surut seiring dengan kebijakan politik dan hukum yang berlaku di negara ini. Khusus untuk era reformasi, pada awal roda reformasi berjalan dibentuklah sebuah kebijakan hukum untuk menggantikan undang-undang pemerintahan daerah yang lama (UU 5/1974) dengan sebuah undang-undang baru yang dikenal dengan UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang berlaku UU No. 32 Tahun 2004) Jika kita membahas tentang perjalanan pemerintahan daerah, kita tentunya juga akan berhadapan dengan pola pelaksanaan pemerintahan lokal yang demokratis dengan memberikan kesempatan yang besar bagi rakyat dalam melakukan pengawasan jalannya roda pemerintahan daerah dimaksud. Salah satu pola pengawasan yang dilakukan di level daerah saat ini adalah pengawasan yang dilaksanakan DPRD masing-masing daerah sebagai representasi perwakilan rakyat. Dalam penulisan ini penulis mengambil beberapa perumusan masalah yaitu; apa maksud dan tujuan dilaksanakannya pengawasan oleh DPRD, bagaimana peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan hal-hal apa saja yang diawasi serta hambatan apa saja yang ditemui dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh DPRD. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, guna penelitian ini adalah untuk mengetahui secara teoritik maupun praktis, adapun tahap penelitian adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data empirik. adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan masih ditemukan adanya kekurangan terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana yang dimiliki DPRD serta kesiapan sumberdaya manusia para anggota DPRD itu sendiri. Untuk itu, ke depan pihak DPRD masing-masing daerah harus segera melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat dalam penambahan kapasitas keilmuan dan keahlian masing-masing anggotanya sehingga fungsi pengawasan benar-benar efektif dan efisien sesuai dengan amanat masyarakat serta undang-undang.

Actions (login required)

View Item