Dampak Perubahan Status Perum Pos dan Giro Menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) (Studi Pada PT. Pos Indonesia Wilayah II Sumatera Barat-Riau)

Herawati, Herawati (2008) Dampak Perubahan Status Perum Pos dan Giro Menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) (Studi Pada PT. Pos Indonesia Wilayah II Sumatera Barat-Riau). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Dampak Perubahan Status Perum Pos dan Giro Menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) (Studi Pada PT. Pos Indonesia Wilayah II Sumatera Barat-Riau)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (349Kb) | Preview

Abstract

Perum Pos dan Giro yang bergerak dalam bidang jasa pos dan giro didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978. Keberadaan Perum Pos dan Giro dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa lndonesia. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha jasa Pos dan Giro serta optimalisasi perusahaan, maka pemerintah melakukan perubahan status Perum Pos dan Giro. Untuk menindaklanjutinya maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Permasalahan yang diangkat dalam prnulirun skripsi ini adalah: faktor- faktor yang mempengaruhi perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi Persero; Dampak perubahan status Perum Pos dan Giro r#enlaOi Persero khususnya terhadap perusahaan dan pegawainy4 pemerintah, fu masyarakat pengguna jasa; Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan peubahan status dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan metode yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan berupa wawancara dan studi kepustakaan. Tempat penelitian dilakukan pada PT. Pos Indonesia @ersero) Wilayah II Sumatera Barat-Riau di Padang. Faktor-faklor yang mempengaruhi perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi Persero, dapat dikelompokkan atas faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal salah satunya terkait dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995. Sedangkan faktor internal terkait dengan pola pengelolaan usaha yang masih menggunakan paradigma lama. Dampak perubahan status perusahaan adalah semua modal yang tertanam dalam Perum Pos dan Giro menjadi modal yang dipisahkan dari kekayaan negara dan terbagi atas saham-saham. Pegawai yang semula berstatus Pegawai Perum beralih menjadi Pegawai Persero. Perubahan status ini dapat dikatakan tidak mengalami kendala yang berarti, tetapi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan maka salah satunya dengan melakukan Pengurangan Pegawai Atas Permintaan Sendiri (PPAPS).

Actions (login required)

View Item