SERTIFIKAT GANDA DALAM STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA PADANG

Syarifah, Zackya (2008) SERTIFIKAT GANDA DALAM STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (SERTIFIKAT GANDA DALAM STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (343Kb) | Preview

Abstract

Tanah merupakan tempat manusia hidup dan berkembang. Tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia. Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, karenanya tidak mengherankan kalau setiap manusia ingin memiliki dan menguasainya. Rasa ingin menguasai ini sering mengakibatkan timbulnya masalah-masalah pertanahan dan perselisihan didalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu masalah pertanahan yang timbul adalah sertifikat ganda. Sertifikat ganda adalah dua atau lebih sertifikat yang menyuratkan satu bidang tanah yang berlainan datanya. Hal seperti ini juga sering disebut sebagai sertifikat tumpang tindih, baik tumpang tindih seluruh maupun sebagian dari bidang tanah tersebut. Dalam penelitian ini penulis membatasi pada sertifikat ganda terhadap hak milik atas tanah. Perumusan masalah yang diangkatkan mengenai bagaimanakah timbulnya sertifikat ganda, apakah peranan Badan Pertanahan Nasional dalam menyikapi sertifikat ganda serta kendala-kendala apa yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam menanggulangi sertifikat ganda dalam status hak milik atas tanah di kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (socio legal research) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada didalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Dasar yuridis yang digunakan adalah Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sertifikat ganda terjadi pada hak milik yang belum memiliki peta dasar pendaftaran tanah dan tanah-tanah yang tidak diberdayakan. Badan Pertanahan Nasional selaku instansi pendaftaran tanah yang menerbitkan sertifikat menyikapi permasalahan ini dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengupayakan untuk melengkapi peta dasar pendaftaran tanah. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan biaya yang cukup besar untuk pembuatan peta pendaftaran dan waktu yang relatif lama serta tidak optimalnya Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyelesaian permasalahan sertifikat ganda dilakukan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila cara ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak yang bersengketa dapat meneruskan penyelesaian ini melalui jalur formal. Pengadilan yang akan merumuskan siapa yang berhak terhadap objek yang disengketakan tersebut. Peta pendaftaran tanah memiliki fungsi yang sangat penting dalam pendaftaran tanah dan Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengutamakan ketelitian, kecermatan dan akurasi. Masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran untuk mendaftarkan tanah agar tercapai kepastian hukum dan memanfaatkan tanah-tanah tersebut.

Actions (login required)

View Item