STATUS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI DISTINCTION PRINCIPLE DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.

Juliarta, Rotua (2008) STATUS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI DISTINCTION PRINCIPLE DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (STATUS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI DISTINCTION PRINCIPLE DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (342Kb) | Preview

Abstract

Berdasarkan TAP MPR No. VI tahun 2000 dan TAP MPR No. VII tahun 2000, maka Polri dan TNI terpisah secara kelembagaan. Polri berperan dalam bidang keamanan dan ketertiban nasional, oleh karena itu statusnva bukanlah kombatan. Sedangkan TNI berperan dalam bidang pertahanan negara yang secara aktif turut serta dalam suatu sengketa bersenjata, oleh karena itu memiliki status sebagai kombatan. Pasal 42 ayat (2) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa Polri dapat diperbantukan dalam keadaan perang membantu TNI melawan musuh. Dari ketentuan ini timbul ketidakjelasan status Polri yang diperbantukan tersebut. Hai ini sangat penting diketahui dalam kaitannya dengan distinction principle dalam Hukum Humaniter Internasional. Untuk itu perlu dibahas bagaimana pengaturan distinction principle dalam Hukum Humaniter dan selanjutnya bagaimana status dan kedudukan Polri menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2002 ditinjau dari distinction principle tersebut.

Actions (login required)

View Item