ASPEK HUKUM PENETAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA OLEH BANK INDONESIA

Frandy, Rio (2008) ASPEK HUKUM PENETAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA OLEH BANK INDONESIA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (ASPEK HUKUM PENETAPAN STATUS BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DALAM PENGAWASAN KHUSUS DAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA OLEH BANK INDONESIA) - Supplemental Material Download (360Kb) | Preview

Abstract

Penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan ljsaha melalui Peraturan Bank Indonesia No. 3/15/2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/24/2001 merupakan komitmen Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan Bank Indonesia tersebut dikeluarkan untuk mempercepat penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat bermasalah sebagai upaya mendukung tumbuhnya industri Bank perkreditan Rakyat secara berkelanjutan agar mampu memenuhi fungsinya sebagai pemberi pelayanan terhadap usaha Menengah dan Kecil (UMK) Skripsi ini menjawab 3 (tiga) pertanyaan yang beikaitan dengan penetapan Status Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha oleh Bank Indonesia, yaitu 1.; apakah kriteria dan tata cata yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menetapkan suatu Bank Perkreditan Rakyat dalam Stafus Pengawasan Khusus dan pembekuan Kegiatan Usaha, (2). Bagaimana tatacara pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) serta (3). Sanksi apa saja yang dapat dikenakan terhadap Bank Perkreditan Rakyui dalam Status Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha.

Actions (login required)

View Item