PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

Warlia, Meni (2008) PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (360Kb) | Preview

Abstract

Berdasarkan pasal 212 UU no 4 Tahun 1998 (UUK), diketahui bahwa debitur yang memperkirakan bahwa ia tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh timpo dan dapat ditagih, berhak mengajukan permohonan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU). Permohonan PKPU tersebut di masukkan pada pengadilan Niaga, karena sesuai dengan Pasal 280 ayat (2) yang mengatakan bahwa pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan pKpU dan perkara lainnya dibidang perniagan. PKPU dimaksudkan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang debitur kepada para krediturnya. Jangka waktu pelaksanaan PKPU paling lama 270 hari terhitung sejak pKpU Sementara di tetapkan oleh Hakim Majelis Niaga. Dengan diberikannya penundaan waktu pembayaran ini, besar kemungkinan debitur akan mampu membayar utangnya secara keseluruhan atau sebagian kepada para krediturnya . Di samping itu debitur juga masih dapat melanjutkan usahanya. PKPU .diatur di dalam UUK, namun karena masih banyaknya kelemahan dari UUK, maka PKPU juga mempunvai banyak permasalahan dalam prakteknya.

Actions (login required)

View Item