TANGGUNG JAWAB APOTEKER PENGELOLA APOTEK DALAM PELAYANAN RESEP DAN PERACIKAN OBAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Mellia, Mellia (2008) TANGGUNG JAWAB APOTEKER PENGELOLA APOTEK DALAM PELAYANAN RESEP DAN PERACIKAN OBAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (TANGGUNG JAWAB APOTEKER PENGELOLA APOTEK DALAM PELAYANAN RESEP DAN PERACIKAN OBAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (389Kb) | Preview

Abstract

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun L999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan babak baru dalarn sejarah hukum positif Indonesia, karena selama ini konsumen sering berada pada posisi yang selalu kalah jika berhadapan dengan pelaku usaha. Konsumen, dalam hal ini pasien, diberikan hak yang sebanding dengan pelaku usaha, sehingga tercipta lingkungan berusaha yang memberikan perlindungan hukum, baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Profesi Apoteker merupakan salah satu bentuk profesi tenaga kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam prakteknya, profesi Apoteker kurang mendapat perhatian dari masyarakat penerima jasa, padahal tidak sedikit Apoteker yang melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek dalam pelayanan resep dan peracikan obat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun L999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tanggung jawab apoteker, dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan tentang apoteker, serta perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya pendekatan yang mengutamakan tentang peraturan perundang-undangan dan doktrin dengan menghubungkan pada pelaksaanyua di lapangan.

Actions (login required)

View Item