PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN ADMINISTRASI OLEH PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

FITRIAMINA, FITRIAMINA (2008) PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN ADMINISTRASI OLEH PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Masters thesis, Paca Sarjana.

Preview

PDF (PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN ADMINISTRASI OLEH PERADILAN TATA USAHA NEGARA. ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (350Kb) | Preview

Abstract

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (ULPLH) menganut asas pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berwawasan lingkungan. Agar terlaksananya asas tersebut dan dalam rangka penegakan hukum lingkungan UUPLH juga mengatur tentang persyaratan penataan lingkturgan hidup terdin dari; 1. Perizinan dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan harus ada izin. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup untuk memperoleh izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup,untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan; 2. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab dan atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; 3. Tindak lanjut dari pengawasan tersebut adalah sanksi administrasi bempa paksaan pemerintahan, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, dan pencabutan izin; 4.Audit lingkungan hidup. Pencabutan izin merupakan upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi administrasi.

Actions (login required)

View Item