PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG

Saputra, Eko (2008) PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (269Kb) | Preview

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, serta merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi dapat digolongkan ke dalam White Collar Crime yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Korupsi bagi Negara Indonesia ibarat penyakit yang tidak ada obatnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih ( clean government ) dan pemerintahan yang baik ( good governance ). Praktek korupsi di tanah air tak lagi dianggap sebagai suatu perbuatan kriminal yang berusaha ditutup-tutupi para pelakunya. Pungutan liar atau lebih tepatnya pemerasan oleh aparat birokrasi dalam pemberi an pelayanan umum sudah menjadi pengetahuan umum yang kadangkala lebih vulgar dari yang dibayangkan. Sekarang terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini telah diberikan sanksi yang sangat berat diantaranya penjatuhan pidana kumulatif pidana penjara dan denda sekaligus. Eksekusi terhadap putusan perkara korupsi ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam Pasal 30 ayat (l) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan bagi penulis adalah bagaimana prosedur pembayaran pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang, bagaimana pelaksanaan pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang dan apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pidana denda perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau prakteknya di lapangan dengan teknik pengumpulan databerupa wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pidana denda di Kejaksaan Negeri Padang memiliki penyimpangan dari pada yang diatur di dalam KUHAP. Penyimpangan itu adalah terdapat pada penetapan jangka waktu pembayaran denda yang berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pidana denda korupsi ini adalah lamanya jangka wakfu upaya hukum penyelesaian perkara dan banyaknya terpidana mengganti denda dengan pidana kurungan yaitu sekitar 7A% dari jumlah terpidana memilih mengganti dengan pidana kurungan sehingga pelaksanaan denda ini dinilai tidak efektif lagi. Untuk lebih efektiftya pelaksanan denda ini kedepan sebaiknya jaksa lebih tegas menerapkan peraturan sesuai dan tidak menyimpang dari Undang-Undang yang berlaku yaitu KUHAP.

Actions (login required)

View Item