PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006

Adriana, Andina (2008) PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.

Preview

PDF (PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (492Kb) | Preview

Abstract

Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana penempatannya dalam pasal 184 KUHAP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Perumusan masalah yang diambil adalah : 1. Bagaimanakah konsepsi perlindungan terhadap saksi sebelum diberlakukannya Undang-Undang nomor 13 tahun 2006, 2. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap saksi menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2006,3. Apakah permasalahan yang ditemui dalam pemberian perlindungan terhadap saksi dalam peradilan pidana?. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif (Normatif Legal Research). Dimana penelitian ini berupa menginventarisasi hukum positif, sinkronisasi perundang-undangan secara vertikal dan horizontal dan penemuan azas-azas hukum yang terkait dengan pengaturan perlindungan saksi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dapat berupa perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, perlindungan atas keamanan pribadi, korban, perahasiaan identitas korban dan saksi, pemberian keterangan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Actions (login required)

View Item