KAJIAN MODEL PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) BERBASIS PEDAGANG, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN KOTA DI PROPINSI SUMATERA BARAT

Pramono, Wahyu and Indraddin, Indraddin and Hanandini, Dwiyanti (2009) KAJIAN MODEL PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) BERBASIS PEDAGANG, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN KOTA DI PROPINSI SUMATERA BARAT. Working Paper. Fakultas ISIP. (Unpublished)

Microsoft Word (KAJIAN MODEL PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) BERBASIS PEDAGANG, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN KOTA DI PROPINSI SUMATERA BARAT) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (118Kb)

Abstract

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk salah satu dari sektor informal yang banyak berkembang di kota-kota besar Propinsi Sumatra Barat. Para PKL ini kebanyakan berasal dari kalangan rakyat miskin yang termarjinalkan oleh pembangunan ekonomi atau oleh krisis keuangan yang melanda dunia saat ini. Akan tetapi perlakuan pemerintah kota terhadap para PKL seringkali tidak manusiawi dengan melakukan penggusuran-penggusuran tanpa mempertimbangkan kepentingan ekonomi pedagang. Penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan bagaimana menata PKL agar dapat mengakomodasi kepentingan ekonomi para PKL dengan kepentingan pemerintah kota akan ketertiban dan keindahan kota? Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan dibantu pendekatan kuantitaf. Data dikumpulkan dengan kuesioner, obeservasi dan wawancara mendalam. Jumlah sampel 100 orang pedagang kaki lima yang tersebar secara proporsional di kedua lokasi penelitian yaitu Kota Padang dan Payakumbuh. Konflik dan resistensi atau perlawanan antara PKL dengan aparat pemerintah merupakan salah satu dinamika hubungan antara keduanya. Tindakan penertiban merupakan salah satu sumber terjadinya konflik antara PKL dengan aparat pemerintah. Kebijakan pemerintah kota Padang dalam membina dan menata pedagang kaki lima (PKL) pada dasarnya belum terfokus. Peraturan yang secara khusus mengatur PKL belum pernah dibuat. Berbeda dengan Pemerintah Kota Padang, pemkot Payakumbuh sudah mulai mengatur PKL tidak hanya berdasarkan perda ketertiban dan keamanan tetapi juga dengan perda khusus yang mengatur PKL. Adanya persamaan persepsi antara instansi pemerintah dengan PKL dalam memaknai konsep ketertiban dan keindahan kota dapat menjadi modal awal untuk menata para PKL tersebut. Karakteristik PKL seringkali tidak dapat mengikuti implementasi konsep keindahan dan ketertiban yang menjadi acuan para pejabat pemerintah, oleh karena itu dalam menata PKL perlu diikutsertakan. Penataan terhadap PKL harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keindahan, ketertiban dan kepentingan PKL itu sendiri. Kepentingan ekonomi PKL perlu dipertimbangkan dengan menyediakan tempat yang tidak menjauhkan PKL dari para konsumennya, sehingga eksistensi mereka tetap bisa dipertahankan tanpa merusak aspek keindahan dan ketertiban kota. Key words: Pedagang kaki lima, penataan, pembinaan

Actions (login required)

View Item