Manajemen Konflik Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Pra dan Pasca Penetapan Perda 02 Tahun 2008

Primadona, Siska (2008) Manajemen Konflik Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Pra dan Pasca Penetapan Perda 02 Tahun 2008. Other thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.

Preview

PDF (Manajemen Konflik Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Pra dan Pasca Penetapan Perda 02 Tahun 2008) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (554Kb) | Preview

Abstract

Semenjak era otonomi baru yang ditandai dengan gejala merebaknya pemekaran daerah otonom di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang salah satunya berdampak pada terbentuknya Kota Pariaman yang terbentuk melalui UU No. 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota otonom pariaman pada tanggal 2 April 2002. dengan definitifnya Kotif Pariaman sebagai daerah otonom yang sebelumnya merupakan wilayah ibukota Kabupaten Padang Pariaman, otomatis saat ini ibukota Kabupaten Padang Pariaman berada diwilayah Kota Pariaman dan secara praktis harus dipindahkan ke wilayah kabupaten. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah daerah telah melakukan serangkaian proses dan tahapan rencana pemindahan ibukota. Hingga akhirnya ditetapkan oleh pemerintah (eksekutif an legslatif) bahwa Kanagarian Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung sebagai lokasi ibukota kabupaten yang ditetapkan melalui perda 02 tahun 2008. Selama proses berlangsung terjadi konflik vertical antara masyarakat VII Koto & Sekelompok masyarakat wilayah utara Kabupaten dengan pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) mengenai penetapan lokasi ibukota kabupaten yang ditunjukkan dengan aksi demonstrasi yang ujung-ujungnya berakhir anarkhis.

Actions (login required)

View Item