PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA BUKITTINGGI DALAM MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERTODE 2005-2010

Hayati, Nia (2008) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA BUKITTINGGI DALAM MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERTODE 2005-2010. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA BUKITTINGGI DALAM MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERTODE 2005-2010) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (358Kb) | Preview

Abstract

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga mengatur perangkat Pemerintahan Pusat yang ada di Daerah. Hal ini adalah dalam rangka mensukseskan pembangunan yang tersebar di pelosok Negara dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa. Walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya masih belum memenuhi sasaran dan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah 1) Bagaimana peranan walikota Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan terhadap Kota Bukittinggi. 2) Sejauh mana hubungan kerja sama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan di Bukittinggi. 3) Kendala apa yang ditemui Walikota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta solusinya. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis atau empiris yang didasarkan pada data primer/data dasar. Teknik pengumpulan data yung digunakan adalah dengan melakukan wawancara di instansi tempat penulis melakukan penelitian. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai Kepala Daerah di Kota Bukittinggi dan seluruh jajaran eksekutif dengan pihak legislatif terjalin hubungan yang cukup harmonis, komunikasi yang terbuka dan saling pengertian yang mendalam, walaupun tidak dapat dipungkiri dalam beberapa hal setempat terjadi pembicaraan-pembicaraan yang cukup panjang. Kendala-kendala yang ditemui Walikota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya adalah daya dukung wilayah yang terbatas untuk menampung pengembangan berbagai fungsi kota, sesuai tuntutan dan kebutuhan, peningkatan fungsi dan pertumbuhan kota menimbulkan berbagai dampak yang perlu segera ditanggulangi dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun pihak luar lainnya, serta penegakan hukum dalam rangka supremasi hukum masih belum terimplementasi secara maksimal, pendekatan persuasif dan edukatif masih diperlukan dalam menghadapi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, aparatur dan instansi kemasyarakatan. Sejalan dengan itu, peningkatan koordinasi instansi penegakan hukum, sosialisasi hukum dan penindakan secara profesional perlu diupayakan. Untuk mengatasi kendala-kendala mengenai tugas dan tanggung jawab walikota Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan maka pemerintah Daerah menjalankan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudnya otonomi daerah.

Actions (login required)

View Item