PENGATURAN PENDAFTARAN HAK PATEN MENURUT PATENT COOPERATION TREATY DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2OO1

Senofida, El (2008) PENGATURAN PENDAFTARAN HAK PATEN MENURUT PATENT COOPERATION TREATY DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2OO1. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENGATURAN PENDAFTARAN HAK PATEN MENURUT PATENT COOPERATION TREATY DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2OO1) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (561Kb) | Preview

Abstract

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dewasa ini mendapat perhatian yang sangat besar dalam masyarakat Internasional dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat yang menyebabkan timbulnya persaingan antara negara-negara berkembang dengan negara maju. Hal ini menyebabkan keinginan dari negara-negara anggota WTO untuk membentuk pengaturan tentang HKI yang dikenal dengan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Salah satu sub sektor HKI yang diatur dalam TRIPs adalah sub sektor Paten, dimana Indonesia sebagai salah satu negara anggota harus menerapkan pengaturan dan prinsip TRIPs dalam pengaturan perlindungan Patennya. Perlindungan diberikan terhadap paten yang telah didaftarkan baik dalam lingkup Internasional, maupun Nasional suatu negara. Bagaimana pengaturan pendaftaran Paten ini akan dibahas melalui metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan terhadap norma hukum Internasional yaitu PCT dan hukum Nasional yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, dan dengan metode ini akan dideskripsikan arti penting pendaftaran paten dan pengaturan perundang-undangan hak Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIPs serta pengaturan pendaftaran hak Paten menurut PCT dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001.

Actions (login required)

View Item