Implementasi TRIPs Dalam Pengaturan Paten Obat-Obatan di Indonesia (Suatu Tinjauan Terhadap Aspek Hak Kesehatan Masyarakat)

Helfitra, Yati (2008) Implementasi TRIPs Dalam Pengaturan Paten Obat-Obatan di Indonesia (Suatu Tinjauan Terhadap Aspek Hak Kesehatan Masyarakat). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Implementasi TRIPs Dalam Pengaturan Paten Obat-Obatan di Indonesia (Suatu Tinjauan Terhadap Aspek Hak Kesehatan Masyarakat)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (560Kb) | Preview

Abstract

Globalisasi perdagangan dunia diikuti oleh globalisasi hak kekayaan intelektual (HKI) yang merupakan suatu aspek penting dalam meningkatkan kualitas produk barang dan jasa dalam pasar perdagangan yang kompetitif. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui penerapan rejim HKI pada obat-obatan sebagai salah satu produk yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai bagaimanakah implementasi TRIPs dalam pengaturan paten di Indonesia, juga mengenai bagaimanakah penerapan TRIPs bila ditinjau dari hak kesehatan masyarakat serta mengenai bagaimanakah pengaturan pelaksanaan paten obat-obatan oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis dengan metode analisis kualitatif. Penelitian dilakukan selama 3 bulan pada Badan POM Padang dan juga melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan TRIPs dalam pengaturan paten nasional yang dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Paten yang telah disesuaikan dengan TRIPs. Penerapan TRIPs dalam pengaturan paten di Indonesia maupun dalam skala internasional, khususnya dinegara-negara miskin dan berkembang telah berimplikasi negatif terhadap pemenuhan kesehatan masyarakat disebabkan kecenderungan mahalnya obat paten. Salah satunya adalah obat antiretroviral untuk penanggulangan wabah HIV/AIDS. Untuk itu Pemerintah menerbitkan PP nomor 27 Tahun 2004 yang memberi kewenangan kepada pemerintah melaksanakan suatu paten bagi kepentingan pertahanan keamanan negara atau kepentingan sangat mendesak bagi masyarakat luas. Untuk melaksanakan PP tersebut dikeluarkan Keppres Nomor 83 Tahun 2004 yang mengatur pelaksanaan paten oleh pemerintah atas obat anti retroviral sehingga dapat diproduksi obat anti retroviral dengan harga murah untuk mengatasi wabah HIV/AIDS yang berjangkit luas.

Actions (login required)

View Item