PERSEPSI KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI ATAS INFORMASI DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ( Survey Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat )

DEFITRI, SISKA YULIA (2010) PERSEPSI KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI ATAS INFORMASI DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ( Survey Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ). Other thesis, Pasca Sarjana.

Preview

PDF (PERSEPSI KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI ATAS INFORMASI DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ( Survey Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat )) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (603Kb) | Preview

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi dan provinsi terbagai atas kabupaten/kota, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah kabupaten/kota perdoman kepada undang-undang yang mengatur penyelenggarfful pemerintah daerah. Sejak berlakunya reformasi politik maka dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah atau daerah otonom sekaligus sejalan dengan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana regulasi ini merupakan wujud tuntutan masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel. Untuk melaksanakannya maka urusan pemerintah dibagi kepada urusan .pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pbmerintah yang dibagi bersama antara tingkatan dan atau susunan pemerintah kepada urusan wajib dan urusan pilihan, yang pelaksanaannya berasaskan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan untuk pengelolaan keuangan daerah. Salah satu kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah daerah menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pemerintah. Dalam PP No. 38 Tahun 2A07 pasal 6 menjelaskan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi maka pemerintah dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, dengan demikian wewenang dan peran gubemur yaitu dalam rangka koordinasi untuk mengamankan dan mengawasi berbagai instruksi pemerintahan pusat seperti melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini sebagai wakil pemerintah pusat dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dan untuk mengetahui kesesuian informasi yang dibutuhkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal ini yaitu SAP Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik survey, populasi penelitian di Provinsi Sumatera Barat dengan sampel adalah organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk membantu kerja gubernur dalam rangka dekonsentrasi yaitu Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Badan perencana dan pembangunan Daerah, inspektorat provinsi dan Sekretaris Daerah Provinsi

Actions (login required)

View Item