Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) Sebagai Dasar Pengujian Terhadap Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang)

Andora, Hengki (2008) Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) Sebagai Dasar Pengujian Terhadap Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) Sebagai Dasar Pengujian Terhadap Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (444Kb) | Preview

Abstract

Secara histories, konsep tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUUPL) muncul di Belanda dengan istilah Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Konsep ini muncul pada saat orang-orang mencari sarana kontrol dan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dalam perkembangannya dewasa ini di Indonesia AAUPPL dijadikan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) sebagai salah satu dasar untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Adapun dasar kewenangan bagi Hakim PERATUN untuk menguji keabsahan KTUN dengan AAUPPL adalah pasal 14 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Secara implisit, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN sudah mengakui keberadaan AAUPPL, namun itu baru dua asas yaitu asas larangan detournement de pouvoir dan asas larangan willekeur.

Actions (login required)

View Item