ANALISIS KETEPATAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) YANG DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2OO5 (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATBN LIMA PULUH KOTA)

Muliaanra, Nanda (2008) ANALISIS KETEPATAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) YANG DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2OO5 (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATBN LIMA PULUH KOTA). Other thesis, Fakultas Ekonomi.

Preview

PDF (ANALISIS KETEPATAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) YANG DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2OO5 (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATBN LIMA PULUH KOTA)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (540Kb) | Preview

Abstract

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketepatan penyajian laporan keuangan (Neraca) Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota sesuai dengan SAP dan kendala - kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini bersifat destriptif (studi kasus) yang dilakukan dengan menganalisis penyajian laporan keuangan (Neraca) Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan SAP. pengukuran dilakukan dengan menggunakan daftar penilaian yang berisi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SAP, dimana setiap ketentuan yang sudah diterapkan mendapat point 1 dan jika belum diterapkan mendapat point 0. Total skor akan dikonversikan ke dalam persentasi dan dibagi menurut kelas interval. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerapkan SAP dengan tepat (75%) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan (Neraca) Tahun 2009. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan laporan keuangan daerah yaitu sistem pencatatan dan pengolahan data yang masih manual, Sumber Daya Manusia dengan kompetensi yang terbatas, dan keterlambatan waktu penyampuan laporan keuangan.

Actions (login required)

View Item