EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA

Saputra, Oki (2008) EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (537Kb) | Preview

Abstract

Salah satu hasil dari Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah lahirnya pembentukan Mahkamah Konstitusi yang bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Sebagai tindak lanjut pengaturan mengenai MK di dalam UUil, pemerintah dan DPR membahas pembentukan UU mengenai MK. UU ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diputus oleh MK dengan mekanisme hukum yang tersedia telah menghindarkan terjadinya konflik politik antarlembaga negata yang berkepanjangan dan instabilitas poiitik yang merugikan kepentingan negara dan bangsa. Dalam penulisan ini yang menjadi masalah dan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian dan efektifitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal penerapan ini mengambil studi kasus di Mahkamah Konstitusi- penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu dengan metode pendekatan (soeio legal research). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam sengketa Kewenangan Lembaga Negara, dalam peraturan tersebut disebut bahwa lembaga negara adalah lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. MA menjadi pengecualian menjadi pihak dalam berperkara di MK. Proses penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di MK sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 61-67 tentang sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

Actions (login required)

View Item