KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DI INDONESIA.

PURBA. , REZA PAHLEVI (2008) KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DI INDONESIA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DI INDONESIA. ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (595Kb) | Preview

Abstract

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa dampak terhadap format kelembagaan Negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan sangat jelas terhadap keberadaan Majelis permusyawaratan Rakyat {MPR} yang dulu merupakan lembaga tertinggi Negara, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 semua lembaga Negara berada Fada hubungan yang sejajar. Hal tersebut juga dapat dilihat dari pengisian parlemen Indonesia yang selama ini diisi oleh Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Utusan Daerah, dan Utusan Golongan ditambah dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonssia {ABRI} setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 pengisian parleman Indonesia diisi oleh DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat {DPD}. Seiring dengan perubahan tersebut terjadi pergeseran kekuasaan legislatif pada DPR dan DPD yang membawa perubahan kepada kedudukan dan pengaturan DPR dan DPD. Kewenangan DPR dan DPD sebagai lembaga perwakilan menjadikan MPR hanya semacam forum bersama (joint sesssion). Munculnya DPD yang menjadi partner otonomi daerah yang jika tidak dikendalikan dengan baik berujung pada tuntutan derah untuk meleoasakan diri dari negara kesatuan repoblik indonesia.

Actions (login required)

View Item