PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WALI NAGARI SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN NAGARI PADA NAGARI BUO KABUPATEN TANAH DATAR

MEYLANDO, MEYLANDO (2008) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WALI NAGARI SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN NAGARI PADA NAGARI BUO KABUPATEN TANAH DATAR. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF ( PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WALI NAGARI SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN NAGARI PADA NAGARI BUO KABUPATEN TANAH DATAR) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (569Kb) | Preview

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah serta sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh ULID 1945 Amandemen Kedua. Undang-Undang No. 32 Tahun 2A04 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Nagari, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Nagari merupakan perwujudan dari Otonomi Daerah. Di Sumatera Barat berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 memberikan dampak besar bagi sistem pemerintahan propinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan nagari. Wali Nagari tidak berperan secara penuh, disebabkan karena wali nagari belum mengerti dengan tugas dan kewenangannya. Sehingga penulis ingin mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Wali Nagari dan penerepan Tugas serta wewenang Wali Nagari Buo Kabupaten Tanah Datar, serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan upaya penyelesaiannya di Nagari Buo Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan padapenelitian ini berbentuk Kualitatil menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Hasil penelitian dilapangan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Wali Nagari dapat dilihat pada Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2008, yaitu perangkat nagari dan wali nagari merupakan orang yang ditunjuk sebagai pemegang jabatan tertinggi pada pemerintahan nagari, namun pada prakteknya Wali Nagari bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di nagari tidaklah sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Perundang-Undangan, sehittgga masalah timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut salah satunya ketidak pahaman Wati Nagari disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan dari Wali Nagari beserfa Perangkat Nagari. Hal ini berindikasi pada kinerja dan pelaksanaan tugas serta kewenangan dari Wali Nagari tersebut.

Actions (login required)

View Item