SENGKETA INDONESIA MALAYSIA TENTANG KEPEMILIKAN WILAYAH AMBALAT MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS III 1982)

Sari, Utami Mayang (2008) SENGKETA INDONESIA MALAYSIA TENTANG KEPEMILIKAN WILAYAH AMBALAT MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS III 1982). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (SENGKETA INDONESIA MALAYSIA TENTANG KEPEMILIKAN WILAYAH AMBALAT MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS III 1982)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (575Kb) | Preview

Abstract

Pengaturan Hukum Laut Internasional mengenai kepemilikan wilayah Ambalat dapat dilihat dari segi penarikan garis pangkal yang digunakan untuk menentukan klaim wilayah laut teritorial oleh Indonesia dan Malaysia. Indonesia sebagai Negara Kepulauan melakukan penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan (Archipelagic Straight Baselines) melalui titik - titik dasar (base points) pada Pulau Sebatik, Karang Banda, Karang Unarang, Pulau Bunyu dan Pulau Maratua sesuai dengan prinsip Negara Kepulauan dalam pengaturan Konvensi Hukum laut 1982. Malaysia melakukan penarikan Garis Pangkal Lurus (straight baselines) untuk mengklaim wilayah laut teritorialnya sehingga menjangkau wilayah Ambalat yang kemudian menjadi sengketa dengan Indonesia. Namun Malaysia tidak memenuhi syarat untuk dapat melakukan penarikan Garis Pangkal Lurus sedemikian rupa sesuai ketentuan dan persyaratan dalam Konvensi. Penarikan garis pangkal lurus oleh Malaysia ditarik dari pulau - pulau terluar Malaysia yaitu dari pulau Sebatik, Batuan Tangan termasuk dari Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang baru saja dimenangkan hak kepemilikannya oleh Malaysia pada tahun 2002 lalu. Penarikan Garis Pangkal Lurus seperti itu tidak diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 melainkan diambil dari titik - titik yang tepat yang dapat dipilih pada garis air rendah yang paling jauh menjorok ke laut, bukan pada pulau terluar.

Actions (login required)

View Item