Keberadaan Hukum Pidana Adat Minangkabau Tentang Zina Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana

Yovita, Lisa (2008) Keberadaan Hukum Pidana Adat Minangkabau Tentang Zina Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Keberadaan Hukum Pidana Adat Minangkabau Tentang Zina Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (660Kb) | Preview

Abstract

Ditemukan peristiwa yang belum diatur dalam perundang-undangan, ada yang sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Saat ini hukum pidana adat dalam mayarakat masih ada, tapi dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum mendapat legalitas yang semestinya Mendesaknya kebutuhan terhadap aturan hukum yang memberikan kepastian dan rasa keadilan serta mengandutrg aspek kemanfaatan menjadi persoalan dalam ranah hukum. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat KUHP) terus tertinggal oleh proses kriminalisasi dan dekriminalisasi. Hal ini diperkuat dengan paradigma asas pidana dalam Pasal 1 KUHP ayat (1) "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya". Namun, temuan dari yurisprudensi Indonesia tentang masih berlakunya hukurn adat, menyebabkan asas legalitas dikesampingkan sepanjang tindak pidana adat tersebut tidak mempunyai padanannya dalam K{IHP. Dalam kondisi tertentu Undang- Undang tidak lagi " up to date". contohnya Pasal 284 KUHP tentang zina. Kepastian hukum yang diberikan KUHP belum mampu menjawab rasa keadilan masyarakat. Ketika berhadapan dengan kasus hukum mengenai tindak pidana kesusilaan. Yakni perbuatan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat perkawinan dan bukan bersifat pemerkosaan. Tidak ada pasal yang konkret dalam KUHP menjawab permasalahan ini. Dilain pihak perbuatan tersebut oleh masyarakat adalah tindak pidana yang menggangu keseimbangan masyarakat dan harus diberi sanksi. Perbuatan ini oleh masyarakat adat diyakini sebagai zina. Namun secara bahasa KUHP tidak menyatakan demikian. Terdapat perbedaan dengan keyakinan masyarakat. Masyarakat adat yang ada di Indonesia satu diantaranya adalah Minangkabau. Menurut adat Minangkabau tindak pidana zina dalam KUHP belum lengkap. Untuk itu perlu dijawab beberapa hal dalam tulisan ini yang Penulis anggap sebagai permasalahan : I )Bagaimana kedudukan zina dalam hukum pidana Indonesia.Z)Bagaimana kedudukan zina dalam hukum pidana adat.3)Permasalahan-permasalahan apakah yang menjadi dasar utama tidak dipergunakannya hukum pidana adat terhadap zina dalam sistem peradilan pidana lndonesia.4)Bagaimana bentuk pembaharuan hukum yang diharapkan dengan keberadaan hukum pidana adat Minangkabau tentang zina. Karya ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Hasil yang didapat adalah :l)Kedudukan zina dalam hukum pidana Indonesia diakui sebagai suatu tindak pidana. Masuk dalam bab kesusilaan termuat dalam Pasal 284 KuHP.2)Kedudukan zina dalam hukum pidana adat juga diakui sebagai tindak pidana yang perlu diberi sanksi tegas, redaksinya lebih luas dari pengaturan KUHP. Sanksi yang diberikan beragam.3)Ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi dasar utama tidak dipergunakannya pidana adat terhadap zina dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 4)Bentuk pembaharuan hukum yang diharapkan dengan adanya hukum pidana adat Minangkabau tentang zina yaitu secara parsial dan total. Saran yang dapat penulis berikan adatah segera melakukan pembaharuan hukum tentang zina baik secara parsial maupun secara total. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau pelaksanaan penegakan hukum tentang zina.

Actions (login required)

View Item