SAADOEDDIN, NOVIADRI (2008) FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI PADANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA. Other thesis, Fakultas Hukum.
|
PDF (FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI PADANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (609Kb) | Preview |
Abstract
Tindak pidana pencurian arus listrik merupakan tindakan/perbuatan seseorang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan merupakan haknya sehingga dianggap menjadi tindak pidana pencurian yang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengingat akibat dari sifat bahaya yang ditimbulkan listrik cukup luas- Tindak pidana pencurian arus listrik, mulai didisplinkan oleh pemerintah dengan mewujudkan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2009. Sedikitnya pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana pencurian arus listrik menggerakkan penulis untrk meneliti dan memberi judul skripsi *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI WIIAYAH PENGADILAN NEGERI PADANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA". Rumusan masalah yang dikaji yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik dan akibat yang ditimbulkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang serta upaya penanggulangan yang dilakukm oleh Hakim dan instansi PT. PLN dalam masalah pencurian arus listrik. Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data penelitian adalah dengan cara penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancafiL Hasil penelitian menyimpulkan bahwatindak pidana pencurian arus listrik dapat disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi energi lishik yang terus meningkat tapi keadaan ekonomi masyarakat yang masih belum sejahtera"dan kurangnya penyuluhan yang diberikan oleh petugas PT. PLN itu sendiri maupun instansi-instansi yang terkait tentang ancaman pidana dalam hal kelalaian dan akibat dari pemakaian tenaga listrik Upaya penanggulangan dari pihak Hakim dan PT. PLN yaitu tindakan preventif seperti pengawasan berkal4 penyerahan surat jual beli tenaga listrilq serta PT. PLN pusat melalui pemerintah memperbaharui Undang-Undang KetenagalistrikarU sedangkan tindakan represif seperti Operasi Penertiban Arus Listrik (OPAL),Operasi Alat Pembatas (OPAP).
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | KREATIF zulka hendri |
Date Deposited: | 31 May 2011 23:43 |
Last Modified: | 06 Oct 2011 08:11 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/14149 |
Actions (login required)
View Item |