PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM BIDANG PERBANGKAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A PADANG.

CHARISMA. , DWIE RIAWELLY (2008) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM BIDANG PERBANGKAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF ( PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM BIDANG PERBANGKAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A PADANG. ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (622Kb) | Preview

Abstract

Tindak pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yakni perbuatan melanggar hukum berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perbankan dimana bank sebagai sarana dan sarana tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi merugikan tidak hanya pihak nasabah itu sendiri namun juga telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas suatu bank dan keamanan bertransaksi dalam perbangkan. Ketentuan perbankan diatur dalam Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 dan ketentuan pidana dalam undang- undang perbankan diatur dalam pasal 46 sampai 50 A, sedangkan penggelapan diatur dalam pasal 372-375 KUHP Tindakan melawan hukum di bidang perbankan tidak menutup kemungkinan terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai bank. Untuk mengetahui bagaimana pelaku meiakukan kejahatannya maka perlu diketahui modus atau cara-cara yang digunakan untuk meiancarkan aksinya. Dalam penegakan hukum pengadilan merupakan lembaga yang berfungsi.sebagai tempat mengadili perkara dan hakim berwenang mengadili dan menjatuhkan hukuman bagipelaku. Penelitian ini melihat penerapan sanksi pidana pelaku penggeLapan dalam bidang perbankan pada kasus Bank BNI 46 Cabang Imam Bonjol Padang- Penelitian ini meiupakan penelitian hukum sosiologis yang melihat praktek penerapan sanksi di lapangan. Hisil penelitian mempeilihatkan bahwa peJaku memalsukan tanda tangan nasabah sehingga tindak pidana penggelapan dapat terjadi. penggelapan ini tidak saja merugikan nasabah dan di lain pihak juga merugikan pihak bank dan atas putusan hakim bersalah melakukan penggelapan Tindakan pelaku mengarah pada tindakan penggelapan dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan dalam KUHP dengan pidana I (satu) tahun penjara. penegakan hukum dibidang perbankan masih belum ditegakkan secara maksimal. Kasus-kasus di bidang perbankan masih jarang aan belum popoler diterapkan. Masyarakat hendaknya tetap waspada terhadap kejahatan di bidang perbankan, karena berbagai cara dan tipu muslihat dapat digunakan untuk membobol sistem dalam bank itu sendiri.

Actions (login required)

View Item