PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIVE 2009 DI KOTA PADANG

YOLANDA. , VONNY DWI (2008) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIVE 2009 DI KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIVE 2009 DI KOTA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (534Kb) | Preview

Abstract

Tindak pidana pemilihan umum berdasarkan ketentuan undang-undang No, 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD didefenisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiaanya melalui pengadilan pada peradilan umum, sedangkan pelanggaran yang bersifat administrasi diselesaikan melalui KPU dan badan pengawas Pemilu serta aparat dibawahnya. Tentang perbuatan pidana apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu telah diatur secara rinci dalam UU no. 10 tahun 2008, yaitu pasal 260 sampai dengan pasal 311. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana tata cara pelaporan terjadinya pelanggaran terjadinya pidana pemilu sampai ke tangan penyidik. bagamana proses persidangan dan bentuk putusan hakim dalam perkara pidana pemilu dan kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan. persidangan dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara pidana pemilu legislatif 2009 di kota padang. Penelitian ini menggunakan metoda pendekatan yuridis sosiologis yaitu melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungknnya dengan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam hal laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka bawaslu membedakannya menjadi pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana, kemudian meneruskan pada instansi yang berwenang yaitu polri.

Actions (login required)

View Item