Agam, Freddy (2008) TUJUAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PEKANBARU. Other thesis, Fakultas Hukum.
|
PDF (TUJUAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PEKANBARU)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (574Kb) | Preview |
Abstract
Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat merugikan Negara yang pada akhirnya akan mempengaruhi pada perekonomian Negara" dan secara tidak langsung akibatnya juga akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Korupsi kerap dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Seharusnya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku korupsi harus berat, mengingat pelaku korupsi tersebut merupakan pejabat yang seharusnya menjadi contoh dan menunjukan perilaku yang baik dan dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Namun, pada kenyataannya terhadap beberapa kasus yang penulis teliti di Pengadilan Negeri Klas 1 A Pekanbaru, menunjukan bahwa vonis hakim cenderung lebih ringan dari tuntutan bardasarkan dakwaan yang didakwa oleh jaksa. Dari latar belakang tersebut, maka perrnasalahan yang hendak diteliti oleh penulis yaitu; a) fungsi pemberian sanksi pidana korupsi oleh hakim kepada terpidana kasus korupsi, b) pertimbangan-pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terpidana kasus korupsi, c) kendala yang ditemukan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan kepada terpidana kasus korupsi. Pendekatan yang digunakan untuk membahas pennasalahan di atas dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat nonna-norrna hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dalam masalah yang akan diteliti, baik melalui kepustakaan maupun melalui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini. Penulis juga melakukan penelitian langsung ke lapangan dan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang permasalahan sesuai dengan fakta yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi dari pemberian sanksi oleh hakim tidak hanya untuk memberikan penjeriuln kepada pelakunya melalui pidana penjara, tetapi juga untuk melakukan penyelamatan dan pengambalian uang negara yang dirugikan akibat perbuatan pidana korupsi oleh sesorang atau sekelompok orang. Salah satu pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus korupsi adalah jumlahterugian yang dialami Negara akibat tindakan yang telah dilkukan oleh terdakwa. Selanjutnya salah satu kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memberikan pertimbangan kepada terdakwa pidana korupsi adalah lemahnya aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan pemeberantasan korupsi.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | KREATIF zulka hendri |
Date Deposited: | 31 May 2011 23:51 |
Last Modified: | 27 Sep 2011 06:12 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/14189 |
Actions (login required)
View Item |