YAZID, YOVANDI
(2008)
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PADANG.
Other thesis, Fakultas Hukum.
Preview |
|
PDF (TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PADANG)
Download (581Kb)
| Preview
|
Abstract
Dewasa ini tidak jarang terjadi sengketa-sengketa tentang tanah yang
kadang kala berakhir dengan pembatalan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak
atas tanah. Pejabat yang berhak membatalkan sertifikat tersebut adalah Menteri
Dalam Negeri/Kepala UPN dan Menteri dapat melimpahkannya kepada Kepala
Kantor Wilayah BPN Propinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
Pembatalan sertifikat tersebut bermula dari permohonan yang diajukan langsung
kepada Menteri Dalam Negeri/Kepala BPN atau melalui Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya dimana letak tanah berada. Untuk itu dalam penulisan
skripsi ini penulis membahas tentang Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembatalan
sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan Kotamadya Padang. Dalam skripsi ini
penulis merumuskan masalah tentang bagaimana proses pembatalan sertifikat
pada Kantor Pertanahan Kotamadya Padang, bagaimana akibat hukum
pelaksanaan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah bagi para pihak yang
bersengketa, bagaimana kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kotamadya
Padang dalam praktek pelaksanaan pembatalan sertifikat serta upaya apa yang
dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut. Untuk menjawab persoalan diatas
penuhs telah melakukan penelitian yaitu dengan mempergunakan pendekatan
masalah yuridis sosiologis, data yang diperlukan berupa data primer dan data
sekunder dengan metode pengambilan sampel secara purposive sampling, alat
pengumpul data yang dipergunakan wawancara dan studi dokumen, metode
pengolahan dan analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.
Actions (login required)
|
View Item |