PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PEMBERANTASAN PENEBANGAN LIAR ( Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang )

Vira , Satriani (2008) PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PEMBERANTASAN PENEBANGAN LIAR ( Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PEMBERANTASAN PENEBANGAN LIAR ( Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang )) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (617Kb) | Preview

Abstract

Pengaturan tentang penebangan liar tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang ada namun tersebar dalam berbagai Undang-Undang Bidang Kehutanan. Penebangan liar merupakan suatu kejahatan di bidang kehutanan sebagaimana termuat dalam pasal 50 Undang-Undang No 4I tahun 1999 tentang Kehutanan maka perbuatannya dapat dikenakm sanksi sesuai dengan pasal 78 Undang- Undang tersebut yang di nilai sangat berat dengan tujuan membuat jera para pelaku. Namun dalam perkembangannya praktek penebangan liar semakin meluas karena telah dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan banyak pelaku Dalam penulisan skripsi ini membahas tiga masalah pokok yaitu 1. Apakah Undang-Undang No 41 tahun 1999 'tentang Kehutanan telah diterapkan bagi pelaku penebangan liar di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. 2 Apakah kendala yang dihadapi datam menerapkan Undang-Undang No 4t tahun 1999. 3 Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penebangan liar. Untuk menjawab permasalah tersebut diadakan penelitian secara yuridis sosiologis. Agar mendapatkan data yang konkrit dan dapat dipertanggungiawabkan, menggunakan data primer dan data sekunder dengan alat pengumpul data yaifu studi dokumen dan wawancartL Kemudian data yang telah diperoleh dianalisa secara kuatitatif. Hasil penelitian memperlihatkan: Pertama penindakan terhadap pelaku psnebangan liar di Pengadilan Negeri Padang menggunakan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terutama pasat 50 jo pasal 78. sebagian besar tersangka yang diajukan ke persidangan adalah pelaku yang rnengangkug menguasai dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Kedua, Undang-Undang ini tidak dapat diberlakgkan kepada seluruh pelaku penebangan liar,karena masih memiliki kelemalran yaitu hanya efektif untuk pelaku yang secara langsung melakukan penebangan liar. Ketiga, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan berbeda pada setiap kasus. Dapat dilihat dari kondisi pelaku, alasan pelaku melalcukan tindak pidana dan akibat yang teiah ditimbulkan oleh pelaku. Sebagai akhir dari penulisan, dapat ditarik kesimpulan baSwa Undang-Undang No 41 tahun L999 tentang Kehutanan telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pelaku penebangan liar. Namun Undang-Undang ini hanya efektif diterapkan pada pelaku dilapangan (penebang, pengangkut dan pengumpul) karena adanya kelemahan dari Undang-Undang itu sendiri. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No 4l tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya mengatu ketentuan perbuatan yang termasuk kedalam penebangan liar yang dapat menjerat pelaku utamanya.

Actions (login required)

View Item